FolksInsight.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan (DK) sebagai respons atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia akibat serangan di Lebanon Selatan. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.
“Kami meminta dibentuknya rapat darurat Dewan Keamanan PBB dan proses investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah RI pada Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam komunikasinya dengan Sekjen PBB, Sugiono mengapresiasi ungkapan bela sungkawa yang disampaikan Guterres atas gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang menjalankan misi perdamaian. Menlu juga menyampaikan harapannya agar PBB siap berkoordinasi dengan Indonesia dalam proses penyelidikan menyeluruh terhadap insiden berdarah tersebut.
Langkah diplomasi tidak berhenti di tingkat PBB. Sugiono juga melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Lebanon, Yousef Raggi, untuk menyampaikan kekhawatiran mendalam Pemerintah Indonesia atas serangan yang terjadi di wilayah Lebanon, termasuk insiden yang menewaskan personel penjaga perdamaian TNI.
Dalam pembicaraan tersebut, Sugiono menyatakan bahwa Indonesia dan Lebanon sepakat untuk menindaklanjuti sejumlah langkah krusial dalam merespons peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dari pasukan perdamaian ini. “Langkah-langkah tersebut dilakukan sembari mendukung upaya penurunan eskalasi tensi dan menjaga stabilitas regional,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan yang mengakibatkan jatuhnya korban dari personel Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap keamanan dan keselamatan penjaga perdamaian PBB sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
BACA JUGA:
“Kami mengecam keras serangan tersebut dan menggarisbawahi pentingnya menghormati keamanan dan keselamatan penjaga perdamaian PBB sesuai dengan hukum Internasional,” ucap Sugiono.
Insiden tragis yang memicu langkah diplomasi ini terjadi dalam dua serangan berturut-turut di Lebanon Selatan pada penghujung Maret 2026. Pertempuran antara militer Israel dengan kelompok bersenjata di wilayah tersebut telah merenggut nyawa tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Pada serangan pertama yang terjadi pada Ahad, 29 Maret 2026, satu prajurit TNI gugur dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Prajurit yang gugur dalam insiden tersebut adalah Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, anggota Batalion Infanteri 113/Jaya Sakti.
Satu hari kemudian, pada Senin, 30 Maret 2026, eskalasi konflik kembali memakan korban dari personel Indonesia. Kementerian Pertahanan mengkonfirmasi bahwa dua prajurit TNI gugur dalam serangan kedua yang menimpa rombongan pasukan UNIFIL. Selain itu, dua prajurit lainnya mengalami luka berat.
“Dua prajurit TNI dilaporkan gugur, sementara dua lainnya mengalami luka berat,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait dalam keterangannya pada Selasa, 31 Maret 2026.
Dengan meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon Selatan yang mulai berdampak langsung pada personel penjaga perdamaian, Pemerintah Indonesia terus bergerak cepat melalui jalur diplomasi multilateral dan bilateral. Desakan untuk menggelar rapat darurat Dewan Keamanan PBB menjadi langkah strategis untuk memastikan insiden ini diusut tuntas serta untuk mendorong upaya penurunan ketegangan di kawasan yang semakin memprihatinkan.
**Sumber: Tempo**
