FolksInsight.com - Pemerintah Provinsi Jakarta mengambil tindakan tegas terhadap jajaran Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur, buntut dari viralnya dugaan manipulasi penanganan aduan masyarakat. Lurah Kalisari, Siti Nur Hasanah, resmi dinonaktifkan dari jabatannya setelah hasil audit Inspektorat Provinsi Jakarta menemukan adanya praktik rekayasa laporan di aplikasi Jakarta Kini yang melibatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan.
Inspektur Provinsi Jakarta, Dhany Sukma, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap kasus ini telah dilakukan secara sistematis dan menyeluruh dengan mengacu pada standar audit internal pemerintahan yang berlaku. "Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar untuk langkah korektif dan penguatan pengawasan," ujar Dhany dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu, 8 April 2026.
Kasus ini pertama kali mencuat ke permukaan publik setelah beredar luas unggahan di media sosial yang mempertanyakan keabsahan laporan penyelesaian aduan parkir liar melalui aplikasi JAKI. Dalam laporan yang dinyatakan telah selesai ditangani tersebut, dilampirkan sebuah foto dokumentasi yang secara visual terlihat janggal. Warganet dengan cepat mengidentifikasi bahwa gambar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum yang mengenakan seragam oranye tersebut merupakan hasil rekayasa atau olahan dari perangkat kecerdasan buatan.
Kejanggalan dalam foto tersebut cukup mencolok. Perbandingan dengan kondisi asli di lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan, mulai dari perubahan atribut yang dikenakan petugas hingga hilangnya sejumlah kendaraan yang seharusnya terparkir di lokasi kejadian di Jalan Damai, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo. Tindakan ini sontak memicu gelombang kritik dari masyarakat karena dinilai sebagai bentuk manipulasi data dan tidak mencerminkan akuntabilitas pelayanan publik yang sesungguhnya.
BACA JUGA:
Berdasarkan hasil audit yang mendalam, Inspektorat Provinsi Jakarta tidak hanya merekomendasikan penonaktifan Siti Nur Hasanah sebagai Lurah Kalisari kepada Wali Kota Jakarta Timur. Dua pejabat struktural di lingkungan kelurahan tersebut, yakni Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, juga turut dijatuhi sanksi disiplin dan wajib menjalani pembinaan khusus. Tak berhenti di level pejabat, tiga orang petugas PPSU yang terbukti terlibat langsung dalam aksi pembuatan dan pengunggahan foto rekayasa tersebut juga akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak kerja mereka.
Dhany Sukma menegaskan bahwa pemberian sanksi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari komitmen besar Pemerintah Provinsi Jakarta dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Pihaknya berjanji akan memperkuat mekanisme pengawasan internal serta meningkatkan akuntabilitas dalam sistem penanganan aduan masyarakat secara digital. "Ini bukan hanya soal sanksi, tetapi juga perbaikan sistem secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang," tegas Dhany.
Insiden di Kelurahan Kalisari ini menjadi tamparan keras bagi modernisasi pelayanan publik di ibu kota. Di tengah upaya pemerintah mendorong digitalisasi dan transparansi melalui aplikasi seperti JAKI, praktik curang semacam ini justru mencederai kepercayaan publik. Ke depan, masyarakat berharap ada pengawasan berlapis terhadap setiap laporan yang masuk, agar respon yang diberikan benar-benar merepresentasikan penyelesaian masalah di lapangan, bukan sekadar manipulasi visual demi menggugurkan kewajiban administratif.
**Sumber: Tempo**
