FolksInsight.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dave Akbarshah Fikarno, secara tegas meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap misi perdamaian Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lebanon. Desakan ini muncul menyusul gugurnya seorang prajurit TNI akibat eskalasi pertempuran sengit antara Israel dan Hizbullah yang terjadi pada Minggu, 29 Maret 2026. Dave menilai, insiden berdarah ini menjadi sinyal kuat bahwa situasi di lokasi penugasan sudah tidak lagi kondusif.
Dave menyampaikan bahwa Indonesia selayaknya mencontoh langkah Italia yang telah merencanakan penarikan pasukan mereka dari zona konflik tersebut. Ia menekankan bahwa keselamatan prajurit menjadi prioritas utama yang harus dikedepankan di tengah memburuknya kondisi keamanan. "Apabila kondisinya memang tidak bisa dinyatakan aman, ada baiknya pemerintah melakukan penarikan dan evaluasi terhadap keberadaan prajurit kita di Lebanon," ujar Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 30 Maret 2026.
Menurut politisi Partai Golkar itu, meninggalnya prajurit TNI dalam misi penjaga perdamaian bukan sekadar kecelakaan, melainkan sebuah sinyal keras yang mempertanyakan efektivitas misi tersebut. Ia menyoroti bahwa alih-alih menciptakan perdamaian, yang terjadi di lapangan justru pertempuran terbuka yang membahayakan personel Indonesia. Dave mempertanyakan apakah keberadaan pasukan Indonesia saat ini masih relevan untuk menjaga perdamaian atau justru telah menjadi sasaran serangan.
"Apakah keberadaan kita berguna untuk menjaga perdamaian atau justru target serangan dari Israel Defense Forces," ujarnya dengan nada kritis. Pernyataan ini dilontarkannya sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas gugurnya putra terbaik bangsa yang tengah menjalankan tugas mulia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain mendorong evaluasi dan penarikan pasukan, Dave juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk bertindak lebih agresif dengan mendesak PBB melakukan investigasi mendalam terkait serangan yang menewaskan prajurit TNI tersebut. Ia menekankan pentingnya keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan ada kejelasan mengenai dinamika serangan yang terjadi, termasuk pihak penanggung jawab serta target awal dari serangan tersebut.
BACA JUGA:
"Siapa yang menyerang, dan titiknya itu mau menyerang ke mana hingga akhirnya ada korban kita, atau karena ada info yang salah dari pihak penyerang," tutur Dave saat meminta transparansi penuh atas insiden tersebut. Hal ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah mengonfirmasi adanya korban jiwa akibat meningkatnya eskalasi situasi keamanan di Lebanon. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, merinci bahwa selain satu prajurit yang meninggal dunia, terdapat satu personel dalam kondisi luka berat dan dua lainnya mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif.
Rico menjelaskan bahwa insiden nahas tersebut terjadi saat berlangsungnya baku tembak artileri di area penugasan pasukan Indonesia. Hingga saat ini, proses klarifikasi dan pengumpulan data kronologi lengkap masih terus dilakukan oleh pihak United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) serta Markas Besar TNI. "Perkembangan operasional lebih lanjut akan disampaikan oleh TNI," ujar Rico dalam keterangannya pada Senin, 30 Maret 2026.
Di tengah situasi ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga angkat bicara. Melalui pernyataan di platform X pada hari yang sama, Guterres mengecam keras insiden yang menewaskan penjaga perdamaian asal Indonesia tersebut. Ia menyoroti bahwa peristiwa ini merupakan bagian dari rangkaian kejadian yang secara serius membahayakan keselamatan pasukan penjaga perdamaian yang bertugas.
Guterres menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional. "Saya menyerukan semua pihak untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional serta memastikan keselamatan personel dan properti PBB setiap saat," tegas Guterres dalam pernyataannya, menekankan pentingnya perlindungan terhadap personel yang mengemban misi kemanusiaan di tengah konflik.
**Sumber: Tempo**
