JAKARTA – Wacana bergabungnya Ketua Umum ProJo, Budi Arie Setiadi, ke dalam barisan partai politik menuai respons dingin dari dua partai yang kerap diasosiasikan dengan koalisi pendukung pemerintah: Gerindra dan PSI. Penolakan yang tidak biasa ini memicu perdebatan mengenai arah baru politik Indonesia, di mana moral dan idealisme kini mulai dipertimbangkan sebagai kriteria penting, bukan sekadar pragmatisme.
Gerindra dan PSI: 'Tidak' untuk Budi Arie
Dari kubu Gerindra, suara penolakan terhadap Budi Arie cukup vokal. "Banyak kader kami yang menolak jika Budi Arie bergabung," ujar seorang sumber internal Gerindra, mengindikasikan adanya resistensi kuat dari akar rumput partai. Penolakan ini mengejutkan, mengingat ProJo merupakan organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi yang selama ini memiliki kedekatan dengan Gerindra, terutama pasca-Pilpres 2024.
Senada dengan Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga dengan tegas menyatakan ketidakantusiasannya. "Kami tidak pernah menawarkan Budi Arie untuk bergabung sebagai kader," tegas perwakilan PSI, menepis spekulasi yang mungkin muncul. Pernyataan ini menegaskan bahwa langkah Budi Arie untuk mencari "rumah baru" partai tidak disambut hangat oleh dua kekuatan politik tersebut.
Sinyal Baru dari Pengamat Politik
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoroti fenomena ini sebagai sinyal penting. Menurutnya, penolakan Gerindra dan PSI bukan sekadar dinamika internal, melainkan cerminan bahwa partai-partai kini mulai menolak sosok yang terlalu pragmatis secara moral.
"Ini menunjukkan bahwa partai mulai selektif dalam menerima kader. Moral dan idealisme mulai dijadikan kriteria masuk partai, bukan hanya sekadar kekuatan politik atau kedekatan personal," jelas Jamiluddin. Ia menambahkan bahwa pergeseran ini bisa menjadi tanda positif bagi perkembangan partai politik di Indonesia, yang selama ini kerap diwarnai oleh praktik "kutub loncat" atau mobilitas politik oportunistik.
Dampak Positif bagi Demokrasi
Penolakan terhadap figur yang identik dengan pragmatisme, seperti Budi Arie, dianggap dapat membawa dampak positif bagi demokrasi. Hal ini dapat mendorong proses kaderisasi yang lebih berbasis idealisme dan visi jangka panjang, bukan sekadar kepentingan sesaat atau janji jabatan.
"Ketika partai memprioritaskan kualitas moral dan idealisme kadernya, ini akan membatasi mobilitas politik yang oportunistik dan membangun fondasi partai yang lebih kokoh," tutup Jamiluddin. Jika tren ini berlanjut, kita mungkin akan melihat lanskap politik Indonesia yang lebih berintegritas dan berpihak pada nilai-nilai yang lebih substansial.
