FolksInsight.com - Di tengah tekanan global dan sorotan tajam dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait masa depan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan tegasnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 6 Maret 2026, Purbaya memastikan bahwa anggaran inti program MBG tidak akan tersentuh oleh rencana penghematan, meskipun pemerintah bersiap menghadapi skenario terburuk kenaikan harga minyak dunia.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran akan membengkaknya defisit APBN akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak melonjak. Purbaya membeberkan skenario antisipasi jika harga minyak tembus US$92 per barel. Kondisi tersebut berpotensi menggiring defisit APBN membengkak hingga 3,6 persen terhadap PDB, melampaui target yang ditetapkan.

"Kalau itu, kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu (defisit APBN) tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG," ungkap Purbaya. Namun, ia segera memberikan klarifikasi bahwa yang dimaksud dengan penghematan MBG bukanlah pemangkasan anggaran untuk makanan itu sendiri.

Purbaya menegaskan bahwa penghematan anggaran MBG tidak akan menyentuh pagu anggaran untuk fungsi utamanya, yakni pemberian makanan kepada anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia. Yang akan menjadi objek pemangkasan adalah anggaran pendukung lain, seperti pengadaan barang yang tidak terkait langsung dengan penyediaan makanan bergizi.

"Enggak ada (kemungkinan memangkas anggaran MBG), ada (anggaran) MBG yang tidak terlalu penting, tapi (anggaran) makanan, kita tidak akan melakukan (pemangkasan). Ini bukan berarti saya akan memotong MBG, enggak, tapi ada potensi," tegasnya.

Purbaya mengakui bahwa MBG adalah program pemerintah yang sangat baik. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal pemanfaatan anggaran agar tepat sasaran dan berjalan lebih baik. Pihaknya akan memastikan bahwa anggaran dibelanjakan tepat waktu dan kebocoran dapat ditekan seminimal mungkin. "Bukan hal saya untuk motong itu, saya memastikan aja bahwa dibelanjakan, tepat waktu, dan bocornya sedikit," tandasnya.

Tekanan dari Fitch Rating

Pernyataan Menkeu ini sekaligus merespons sorotan dari Fitch Rating yang baru saja merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Meski peringkat utang jangka panjang Indonesia masih di level BBB atau kategori layak investasi (investment grade), keputusan Fitch ini menimbulkan kekhawatiran di pasar.

Salah satu pertimbangan lembaga pemeringkat tersebut memangkas outlook Indonesia terkait dengan program pemerintah, termasuk MBG. Fitch memproyeksikan defisit anggaran 2026 sebesar 2,9 persen PDB, lebih tinggi dari target pemerintah yang sebesar 2,7 persen. Tekanan belanja diperkirakan meningkat, termasuk untuk program MBG yang nilainya diperkirakan mencapai 1,3 persen PDB.

Dengan pernyataan tegas Purbaya, pemerintah ingin menunjukkan bahwa program prioritas tetap berjalan meskipun tekanan fiskal meningkat. Namun, efisiensi dan pengawasan ketat akan menjadi kunci agar program ini tidak menjadi beban yang mengganggu stabilitas APBN di tengah ketidakpastian global.