FolksInsight.com - Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah pasca serangan Israel ke Iran menimbulkan kekhawatiran baru bagi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan tersebut. Sebanyak 7.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur (Jatim) dilaporkan masih berada di sejumlah negara Timur Tengah dan dikhawatirkan terjebak di tengah situasi yang semakin memanas.
Data dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022-2026 menunjukkan bahwa mayoritas PMI asal Jatim tersebut tersebar di beberapa negara. Arab Saudi menjadi tujuan terbanyak dengan 3.994 orang, disusul Turki sebanyak 958 orang, dan Qatar sebanyak 638 orang. Sementara itu, di negara yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik, tercatat ada 13 orang di Yordania dan 1 orang di Lebanon.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur, Gimbar Ombai Helawarnana, menjelaskan bahwa ribuan pekerja tersebut terdaftar sebagai pekerja formal. Pihaknya memastikan bahwa dalam lima tahun terakhir, tidak ada penempatan PMI asal Jatim secara resmi ke Iran maupun Israel. Namun, tantangan terbesar adalah keberadaan pekerja migran non-prosedural.
"Data 7.000 orang ini adalah mereka yang berangkat secara prosedural melalui mekanisme resmi. Sementara untuk yang berangkat non-prosedural atau ilegal, kami tidak memiliki data pasti mengenai jumlah dan keberadaan mereka," ujar Gimbar kepada awak media, Kamis (3/5).
Menanggapi situasi geopolitik yang tidak menentu ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah mengambil langkah antisipatif dengan membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik. Tim yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pelindungan ini bertugas untuk memantau secara langsung dan real-time kondisi serta situasi yang dialami PMI di Timur Tengah.
BACA JUGA:
Pemerintah juga telah mengaktifkan layanan hotline 24 jam sebagai pusat pengaduan darurat. Masyarakat atau keluarga PMI yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi nomor +6221-2924-4800. "Layanan ini diperkuat untuk menerima berbagai laporan, mulai dari ancaman keamanan, masalah pengupahan, hingga permintaan pemulangan bagi PMI yang terdampak," jelas Gimbar.
Jika kondisinya semakin memburuk, pemerintah telah menyiapkan skenario evakuasi massal. Rencana ini dikoordinasikan secara matang dengan Kementerian Luar Negeri. Sebagai langkah awal, sejumlah rumah aman (safe house) di shelter milik KBRI dan KJRI di negara-negara terdampak telah disiagakan untuk memberikan perlindungan sementara bagi para pekerja.
Koordinasi erat juga dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kelancaran proses pemulangan. Apabila evakuasi dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, KP2MI akan memfasilitasi transportasi lanjutan bagi para PMI untuk kembali ke Jawa Timur. Demikian pula jika pintu kedatangan melalui Bandara Juanda, proses pemulangan hingga ke daerah asal akan dikawal penuh oleh petugas.
Lebih jauh, pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi fisik, tetapi juga aspek pemulihan pasca-trauma. "Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Jika ada PMI yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikologis akibat trauma perang, mereka akan mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi yang diperlukan," pungkas Gimbar.
