FolksInsight.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ancaman krisis energi yang dipicu oleh eskalasi perang di Asia Barat. Menurut Kalla, langkah tersebut dinilai perlu sebagai strategi untuk menekan defisit anggaran negara yang terus membengkak.

Kalla menyampaikan bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM sebenarnya sudah lazim diterapkan di berbagai negara, meskipun konsekuensinya akan berimbas pada kenaikan harga BBM di dalam negeri. “Kami minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang, dengan cara mengurangi subsidi,” ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, pada Ahad, 5 April 2026.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu menilai harga BBM yang terlalu murah karena ditopang subsidi justru menciptakan perilaku konsumsi energi yang berlebihan di masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, secara langsung menghambat upaya penghematan energi nasional. Kalla menegaskan bahwa meskipun kenaikan harga BBM terasa berat, dampak jangka panjang dari akumulasi utak akibat subsidi yang besar jauh lebih berbahaya.

“Memang ada yang mengatakan jangan dinaikkan. Iya, betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus. Tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena,” kata Kalla dengan tegas.

Kalla tidak memungkiri bahwa kebijakan pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM bakal memicu protes dari publik. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan fiskal negara. Pemerintah, lanjutnya, wajib memberikan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami agar masyarakat bisa menerima kebijakan yang diambil secara terpaksa karena tuntutan situasi eksternal tersebut.

“Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. (Tahun) 2005, 2014, tidak ada demo karena kami jelaskan dengan baik,” tutur Kalla, merujuk pada pengalamannya saat menjabat di era pemerintahan sebelumnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa JK itu menyoroti bahwa konsumsi BBM terbesar justru berasal dari kelompok masyarakat ekonomi mampu yang menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM sekitar 20-30 persen dinilai tidak akan terlalu membebani kelompok tersebut. Sementara bagi pengguna sepeda motor, menurut Kalla, skema pengaturan khusus bisa diterapkan.

Selain soal subsidi, Kalla juga mengkritisi efektivitas kebijakan kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) sebagai upaya penghematan energi. Ia menilai aturan tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan mendasar pada pola pergerakan masyarakat. Pegawai, baik negeri maupun swasta, yang bekerja dari rumah bisa saja tetap merasa bosan dan memutuskan untuk keluar rumah menggunakan kendaraan pribadi, sehingga tujuan penghematan energi tidak tercapai.

Sebagai solusi, Kalla menilai bahwa penghematan akan jauh lebih efektif jika kebijakan pembatasan penggunaan BBM dilakukan secara simultan dengan peningkatan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum. Menurutnya, ketika harga BBM naik, pengguna sepeda motor cenderung akan mengurangi aktivitas bepergian atau beralih ke angkutan umum.

“Kalau (harga bahan bakar) naik, itu yang (menggunakan) motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum, macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga,” pungkas Kalla.

**Sumber berita:** Tempo