FolksInsight.com - Desakan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian semakin keras. Kali datang dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang dengan tegas menyatakan bahwa lebih baik Indonesia mundur dari forum tersebut daripada dipermalukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pernyataan tegas ini disampaikan Anwar Abbas menanggapi situasi terkini di Timur Tengah, di mana AS bersama Israel melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Menurut Anwar, tindakan Trump menunjukkan cacat moral dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi Indonesia sebagai bangsa yang anti-penjajahan.
"Kalau tidak bisa, lebih baik mundur saja. Hal itu jauh lebih baik dan terhormat daripada kita dibuat malu dan dipermalukan oleh Trump," kata Anwar kepada Tempo, Kamis (5/3/2026) .
Anwar menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan, namun nilai-nilai tersebut justru dilanggar oleh Trump sebagai pencetus sekaligus ketua BoP. Trump dinilai sebagai pendukung berat Israel yang terus menjajah Palestina .
Lebih lanjut, Anwar menyoroti ketidakberdayaan BoP dalam mewakili kepentingan Palestina. Sejak awal pembentukannya, lembaga ini sudah tidak bisa dipercaya karena ketuanya memiliki cacat moral. Buktinya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru menjadi anggota BoP, sementara Palestina sama sekali tidak dilibatkan .
"Para anggotanya saya rasa tidak ada yang berani untuk menentang apa yang dimaui oleh Trump," kata Anwar menambahkan .
BACA JUGA:
Anwar juga mengkritik perilaku Trump yang dinilainya memiliki masalah moral. Sebelum menyerang Iran, Trump bahkan menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kemudian ia menyerang Iran dan membunuh pemimpin tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei. "Kita adalah bangsa yang antipenjajahan, tapi Trump mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina," tegasnya .
Desakan agar Indonesia menarik diri dari BoP memang kian menggema setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran, akhir pekan lalu. Operasi militer tersebut menyebabkan gugurnya sejumlah tokoh penting di Republik Islam Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei .
Tak hanya Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan tausiyah bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang mendesak pemerintah mencabut keanggotaan dari BoP. MUI menilai forum yang dibesut Trump ini tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina .
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan serangan terhadap Iran menjadi bukti konkret bahwa Trump sejatinya adalah perusak atau penghancur perdamaian. "Karena itu, BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena telah nyata tak berguna untuk menciptakan perdamaian sejati dan apalagi keadilan," kata Sudarnoto .
Koalisi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, hingga mahasiswa juga bergabung dalam desakan yang sama. Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bahkan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai "peringatan terakhir" agar Indonesia mundur dari BoP dan berhenti terlibat dalam pengerahan pasukan International Stabilization Force (ISF) yang dinilai dapat merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina .
Indonesia sendiri tercatat telah berkomitmen bergabung dalam BoP yang digagas Trump pada September 2025 dan diresmikan Januari 2026. Forum ini diklaim sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang, meskipun banyak pihak menilai struktur dan keanggotaannya timpang karena tidak melibatkan perwakilan Palestina .
