FolksInsight.com - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syaiful Huda, mendorong pemerintah untuk segera membenahi sistem transportasi publik nasional sebagai langkah antisipatif menghadapi dampak lanjutan dari lonjakan harga minyak dunia. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) tidak bisa terus-menerus dijadikan sebagai solusi utama untuk menghemat energi dan bahan bakar minyak.

Huda mengusulkan agar pemerintah memperbaiki tata kelola transportasi publik secara menyeluruh sehingga benar-benar diminati oleh masyarakat. Menurutnya, perbaikan sistem transportasi massal merupakan jawaban jangka panjang atas krisis energi yang sedang terjadi. “Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” ujar Huda dalam keterangan tertulis pada Senin, 6 April 2026.

Lebih lanjut, Huda menilai bahwa masa krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz saat ini seharusnya dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai momentum untuk berinvestasi dalam peningkatan kualitas transportasi publik. Ia menyoroti bahwa ketergantungan Indonesia yang masih tinggi terhadap penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil membuat ketahanan energi nasional menjadi sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia.

Oleh karena itu, Huda mengusulkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi dengan menggunakan skema intervensi *buy the service*, yaitu membeli layanan angkutan umum langsung dari operator. Ia menyoroti fakta bahwa saat ini transportasi massal yang berfungsi dengan baik dan terintegrasi baru tersedia secara memadai di Jakarta. Padahal, daerah-daerah lain di Indonesia juga sangat membutuhkan kendaraan umum yang layak dan terjangkau.

Menurut Huda, pembenahan transportasi massal tidak lagi bisa dipandang sebagai isu perkotaan semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari strategi pertahanan kedaulatan energi nasional. Ia menekankan perlunya peta jalan yang jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar dapat menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat yang nyaman, murah, dan menjangkau seluruh area.

Dalam kesempatan tersebut, Huda juga meminta agar pemerintah berani mengalihkan sebagian dari subsidi BBM yang selama ini dinikmati oleh pengguna kendaraan pribadi untuk mendukung subsidi operasional angkutan umum. Langkah ini bertujuan agar tarif transportasi massal bisa ditekan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Jika transportasi publik sudah terjangkau dan berkualitas, ia yakin publik akan beralih dengan sendirinya di tengah mahalnya biaya bahan bakar minyak.

Namun demikian, Huda menggarisbawahi bahwa pengalihan subsidi tersebut harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Ia menegaskan bahwa pembatasan baru bisa dilakukan setelah pemerintah terlebih dahulu menyediakan armada transportasi publik yang layak, nyaman, dan aman. Tanpa ketersediaan transportasi umum yang memadai, kebijakan pembatasan justru akan menyulitkan masyarakat.

Dengan demikian, Huda berharap pemerintah tidak terus-menerus mengandalkan kebijakan kerja dari rumah sebagai satu-satunya solusi darurat. Menurutnya, WFH hanya bersifat sementara dan tidak efektif jika tidak diiringi dengan perubahan fundamental pada sistem transportasi nasional. Investasi jangka panjang pada transportasi publik yang terintegrasi dinilai sebagai kunci utama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan.

**Sumber berita:** Tempo