FolksInsight.com - Ketua Komisi XIII DPR RI memberikan sejumlah catatan kepada Perkumpulan Kader Pengacara Indonesia (Perkapi) dalam rapat kerja perdana yang digelar baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi XIII menekankan bahwa Perkapi harus mampu membangun keadilan dan integritas, bukan sekadar menjalankan formalitas belaka. Catatan ini disampaikan sebagai bagian dari pengawasan DPR terhadap lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum dan regulasi.
Rapat kerja perdana itu juga dihadiri Menteri Hukum Supratman, yang memaparkan arah kerja Kementerian Hukum pasca pembentukan Kabinet Merah Putih. Supratman menegaskan komitmen kementeriannya untuk melanjutkan program-program baik dari pendahulunya, termasuk penguatan sistem merit dan penempatan pegawai yang kredibel serta berintegritas tinggi. Ia juga menyoroti pentingnya prinsip meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang, sebagaimana disampaikan oleh anggota Komisi XIII, Al Muzzammil Yusuf.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XIII lainnya, Ali Mazi, menginginkan peningkatan fungsi pembinaan hukum nasional. Ia berharap Kementerian Hukum menempatkan pegawai yang kredibel dan berintegritas, terutama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI). Menanggapi hal itu, Supratman menyatakan bahwa Kementerian Hukum akan terus melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, Kementerian Hukum juga tengah mengintegrasikan Politeknik Pengayoman Indonesia di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Langkah ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian PANRB dan saat ini tengah mempersiapkan program studi baru di bidang peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, dan Hak Asasi Manusia. Supratman menegaskan bahwa pihaknya akan meneruskan hal-hal baik yang telah dirintis, termasuk keberadaan Politeknik Pengayoman Indonesia dalam satu atap di bawah BPSDM Hukum.
Sumber: CNN Indonesia
Link Berita: CNN Indonesia
