NASIONAL
Peristiwa
Jenazah Prajurit TNI Segera Dipulangkan, Pemerintah Kecam Keras Serangan Israel ke Pasukan Perdamaian
Tim Redaksi
30 Mar 2026 16:28
4,985 kali
Insiden memilukan itu terjadi di Lebanon Selatan, tepatnya di dekat Adchit Al Qusayr, pada Minggu, 29 Maret 2026. Peristiwa berdarah ini bermula dari terjadinya pertempuran antara militer Israel dan kelompok bersenjata, yang kemudian mengenai posisi kontingen pasukan perdamaian Indonesia yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Akibat kejadian tersebut, satu prajurit TNI gugur dan tiga lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi.
FolksInsight.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bergerak cepat untuk memulangkan satu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Proses repatriasi jenazah dilakukan secara terkoordinasi dengan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) untuk memastikan pemulangan segera putra terbaik bangsa yang menjadi korban eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 30 Maret 2026, menyampaikan bahwa pemerintah tengah bekerja sama dengan UNIFIL untuk memperlancar proses repatriasi. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perawatan medis optimal bagi tiga prajurit TNI yang mengalami luka-luka akibat serangan artileri yang terjadi sehari sebelumnya. "Doa dan simpati kami bersama keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan pemulihan sepenuhnya bagi personel yang terluka," ucap Yvonne.
Insiden memilukan itu terjadi di Lebanon Selatan, tepatnya di dekat Adchit Al Qusayr, pada Minggu, 29 Maret 2026. Peristiwa berdarah ini bermula dari terjadinya pertempuran antara militer Israel dan kelompok bersenjata, yang kemudian mengenai posisi kontingen pasukan perdamaian Indonesia yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Akibat kejadian tersebut, satu prajurit TNI gugur dan tiga lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi.
Pemerintah Indonesia melalui Kemlu menyampaikan kecaman keras atas insiden yang menimpa pasukan penjaga perdamaian tersebut. Yvonne menegaskan bahwa tindakan yang membahayakan personel PBB tidak dapat ditoleransi karena dapat mengganggu upaya kolektif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Indonesia secara tegas menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan terhadap peristiwa ini.
"Keselamatan dan keamanan personel pemelihara perdamaian PBB harus senantiasa dihormati sepenuhnya, sesuai dengan hukum internasional," ujar Yvonne. Ia juga menekankan bahwa pemerintah menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon. Serangan yang membahayakan warga sipil dan infrastruktur sipil harus segera dihentikan, sementara dialog dan diplomasi perlu diutamakan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi erat dengan PBB dan otoritas terkait. Yvonne menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di Lebanon secara seksama guna memastikan keselamatan personel yang masih bertugas di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres juga turut menyampaikan kecaman serupa. Melalui pernyataan di platform X pada hari yang sama, Guterres mengungkapkan duka mendalam atas gugurnya penjaga perdamaian asal Indonesia di tengah permusuhan antara Israel dan Hizbullah. Ia menyebut insiden tersebut sebagai bagian dari rangkaian kejadian yang membahayakan keselamatan pasukan penjaga perdamaian yang telah mengemban tugas mulia di bawah bendera PBB.
Guterres juga menyampaikan simpati kepada bangsa Indonesia, terutama keluarga korban yang ditinggalkan. Ia mendoakan agar personel yang mengalami luka berat dapat segera pulih dan kembali sehat. Dalam pernyataannya, ia kembali menyerukan kepada semua pihak yang bertikai untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional.
"Saya menyerukan semua pihak untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional serta memastikan keselamatan personel dan properti PBB setiap saat," kata Guterres, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap personel kemanusiaan yang berada di garis depan konflik.
Hingga saat ini, proses klarifikasi kronologi lengkap insiden masih terus dilakukan oleh pihak UNIFIL dan Markas Besar TNI. Pemerintah Indonesia berharap agar investigasi yang transparan dapat segera mengungkap fakta-fakta di balik serangan yang merenggut nyawa prajurit TNI tersebut.