FolksInsight.com - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengenai cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia yang hanya cukup untuk 20 hari berbuntut panjang. Bukan hanya memicu kekhawatiran, pernyataan yang disampaikan di tengah memanasnya konflik geopolitik global itu justru memicu aksi panic buying di sejumlah daerah. Antrean panjang terlihat di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat masyarakat yang khawatir akan kelangkaan BBM.
Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, angkat bicara. Ia meminta PT Pertamina (Persero) sebagai operator utama distribusi energi nasional untuk segera memberikan klarifikasi dan penjelasan komprehensif kepada publik. Pasalnya, pernyataan Menteri ESDM tersebut telah ditafsirkan secara sempit oleh masyarakat dan memicu keresahan yang tidak perlu.
"Imbas dari pernyataan ini, di beberapa daerah justru menimbulkan kepanikan berlebih di masyarakat. Banyak SPBU mengalami antrean panjang dan masyarakat saling berebut BBM," kata Rivqy dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 6 Maret 2026.
Rivqy menjelaskan bahwa sistem pencadangan BBM di Indonesia tidak bisa dimaknai secara sederhana seperti stok barang di gudang. Ketersediaan BBM sangat bergantung pada berbagai faktor kompleks, termasuk kemampuan pendanaan pemerintah dan Pertamina, serta ketersediaan fasilitas penyimpanan. "Sepemahaman saya, kapasitas pencadangan kita memang sangat bergantung pada kemampuan dana dan fasilitas untuk menyimpan. Jadi pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai secara sederhana seolah cadangan BBM kita akan habis dalam waktu tertentu," tegasnya.
BACA JUGA:
Kekhawatiran publik memang tidak muncul begitu saja. Pernyataan Bahlil disampaikan di tengah situasi geopolitik yang sedang memanas, terutama dampak konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat. Ketegangan di kawasan Timur Tengah ini berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia. Indonesia, yang masih mengimpor sebagian minyak mentah dari kawasan tersebut, tentu merasakan kekhawatiran akan terganggunya pasokan.
Namun, menurut Rivqy, justru di saat seperti inilah komunikasi publik yang menenangkan sangat dibutuhkan. Alih-alih menimbulkan kepanikan, pemerintah dan BUMN terkait harus mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai skema ketahanan energi nasional.
"Saya berharap Pertamina juga ikut memberi penjelasan kepada masyarakat agar kepanikan ini tidak berkembang dan tidak menimbulkan konflik horizontal yang justru merugikan masyarakat luas," ujar Rivqy mengakhiri.
Ia menegaskan bahwa penjelasan dari Pertamina sangat dinantikan, tidak hanya untuk meredakan kepanikan saat ini, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional ke depan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan utuh, bukan potongan pernyataan yang dapat memicu interpretasi keliru dan berujung pada aksi-aksi kontraproduktif seperti panic buying.
