FolksInsight.com - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam percepatan transisi energi nasional. Pada Kamis, 12 Maret 2026, Kepala Negara memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas langkah konkret pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke sumber yang lebih ramah lingkungan.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi. Dalam laporannya kepada Presiden, ia memaparkan hasil rapat perdana satgas yang melibatkan delapan menteri dan perwakilan PT PLN (Persero). "Saya tadi menghadap Bapak Presiden, dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik," ucap Bahlil seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.
Salah satu keputusan penting yang mengemuka adalah rencana penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) secara bertahap. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Bahlil optimistis langkah ini dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat. "Mungkin hari raya, ini sudah bisa action, dan pertama yang akan kami selesaikan adalah diesel-diesel, PLTD yang dari solar, akan kami selesaikan semua dengan PLTS dan juga geothermal," ucap Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan bahwa kebijakan peralihan energi ini menjadi semakin krusial di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Konflik yang berkecamuk di kawasan Asia Barat dikhawatirkan dapat mengganggu pasokan energi impor. Oleh karena itu, memaksimalkan potensi energi dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah. "Karena itu kami mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kami konversi dari fosil untuk kami bisa lakukan seperti ini," jelas Bahlil.
BACA JUGA:
Meski demikian, Bahlil belum merinci secara spesifik lokasi PLTD mana saja yang akan menjadi prioritas untuk dihentikan. Ia hanya menyatakan bahwa pembangkit-pembangkit listrik tenaga diesel tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Proses penghentiannya pun tidak akan dilakukan secara serta-merta, melainkan menunggu kesiapan infrastruktur pengganti.
"Bangun dulu dong, kalau disetop belum dibangun, kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel begitu dibangun, begitu sudah langsung COD (Tanggal Operasi Komersial), PLTD-nya dimatikan," kata Bahlil menjelaskan skema transisi yang akan diterapkan. Pendekatan bertahap ini dilakukan untuk memastikan pasokan listrik ke masyarakat tidak terganggu selama masa peralihan.
Selain membahas penghentian PLTD, pemerintah juga berencana untuk merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Penyesuaian dokumen perencanaan ini diperlukan agar arah pengembangan ketenagalistrikan nasional selaras dengan target transisi energi yang lebih agresif dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong penggunaan energi bersih di dalam negeri.
Dengan serangkaian rencana ini, pemerintah berharap dapat mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Peralihan dari PLTD ke PLTS dan PLTP dinilai sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Masyarakat pun diharapkan dapat merasakan manfaat dari pasokan listrik yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.
Sumber: Tempo
