FolksInsight.com - Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja pada tahun 2026 dengan menggelar sosialisasi implementasi penerapan Manajemen Risiko. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali norma dan mekanisme pelaksanaan manajemen risiko sekaligus mempersiapkan penyusunan rencana aksi kinerja tahun 2026.
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Saria Sinaga, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan amanat dari target capaian Perjanjian Kinerja atau perkin eselon II tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal sebelum pembahasan lebih detail terkait rencana aksi Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2026.
“Kita coba laksanakan sosialisasinya. Kita ingatkan lagi norma-norma pelaksanaan manajemen risiko di Pemprov DKI Jakarta itu seperti apa,” kata Saria dalam kegiatan yang digelar pada Senin, 30 Maret 2026.
Lebih lanjut, Saria menjelaskan bahwa ke depan penerapan manajemen risiko tidak hanya terbatas pada level eselon II. Kebijakan ini akan mencakup seluruh sub-kegiatan hingga level eselon IV di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta.
“Manajemen risikonya bukan hanya mengacu pada perkin eselon II tapi mengacu ke semua sub-kegiatan yang ada di eselon IV juga,” ujarnya.
Pendekatan yang lebih menyeluruh ini bertujuan agar manajemen risiko menjadi lebih aplikatif dan langsung menyentuh pelaksanaan tugas sehari-hari. Saria menekankan bahwa implementasi ini dirancang agar tidak sekadar mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko, tetapi lebih praktikal dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
BACA JUGA:
“Sehingga, nanti manajemen risiko itu tidak hanya sekadar mengacu ke Pergub 122 saja, tapi lebih praktikal ke pelaksanaan tugas,” tutur Saria.
Dalam sesi evaluasi yang menjadi bagian dari sosialisasi, Saria mengungkapkan bahwa manajemen risiko memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian target kinerja dan kepatuhan administrasi. Ia menyoroti pentingnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
“Ketaatan dan kelayakan secara administrasi peng-SPJan (Surat Pertanggungjawaban) itu tidak pernah lepas. Karena SPJ memberikan keyakinan terhadap kelayakan dan kewajaran pelaksanaan kegiatan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yuliadi, menambahkan bahwa pelaporan manajemen risiko dilakukan secara berkala setiap triwulan. Laporan tersebut terintegrasi dalam sistem pengawasan pemerintah daerah melalui aplikasi Si-Perisai, yakni Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian yang dikelola oleh inspektorat.
“Setiap triwulan kita menyusun laporan sendiri. Nanti, kita input juga di Si-Perisai yang dikelola inspektor,” kata Yuliadi.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat memahami serta mengimplementasikan manajemen risiko secara lebih komprehensif dan terukur. Pendekatan yang menjangkau hingga level eselon IV ini diharapkan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi yang optimal pada tahun 2026.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Dengan diterapkannya manajemen risiko secara menyeluruh, setiap kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta diharapkan memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkendali, serta pertanggungjawaban yang dapat diandalkan.
**Sumber: Tempo**
