FolksInsight.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan untuk melaporkan setiap kasus suspek campak paling lambat dalam waktu 24 jam. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/1602/2026 yang diterbitkan di tengah meningkatnya kasus dan merebaknya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di berbagai daerah di Indonesia.
Berdasarkan data Kemenkes hingga pekan ke-11 tahun 2026, tercatat sebanyak 58 KLB campak yang tersebar di 39 kabupaten dan kota yang berada di 14 provinsi. Meskipun tren kasus menunjukkan penurunan dari puncaknya yang mencapai 2.740 kasus pada awal tahun menjadi 177 kasus, pemerintah tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif untuk mencegah lonjakan kembali.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menekankan bahwa kecepatan pelaporan menjadi faktor krusial dalam upaya memutus rantai penularan penyakit campak. Menurutnya, respons yang cepat terhadap setiap temuan kasus suspek dapat mencegah penyebaran yang lebih luas di masyarakat.
"Respons cepat sangat penting untuk mencegah penularan yang lebih luas," ujar Andi dalam keterangan tertulis yang diterbitkan pada Sabtu, 29 Maret 2026.
Dalam surat edaran tersebut, Kemenkes tidak hanya mengatur soal kewajiban pelaporan. Pemerintah juga menginstruksikan kepada seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini. Penguatan ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya pelaksanaan skrining dan triase pasien secara ketat, penyediaan ruang isolasi yang memadai, serta peningkatan pengendalian infeksi di lingkungan fasilitas kesehatan.
BACA JUGA:
Kemenkes juga menyoroti risiko tinggi yang dihadapi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mengingat mereka berada di garis depan dalam kontak langsung dengan pasien, maka disiplin dalam menjalankan protokol pencegahan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Tenaga kesehatan diminta untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan memastikan perlindungan diri guna menghindari tertularnya penyakit dari pasien yang mereka tangani.
Sebelum menerbitkan kebijakan terbaru ini, pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program imunisasi massal untuk menekan angka kejadian campak. Program Outbreak Response Immunization (ORI) dan Catch-Up Campaign (CUC) telah dilaksanakan di lebih dari 100 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Namun, Kemenkes menilai bahwa langkah-langkah tambahan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan, terutama di tengah dinamika penularan yang masih terjadi.
Dengan diberlakukannya kewajiban pelaporan 24 jam ini, pemerintah berharap sistem deteksi dini terhadap kasus campak dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Kebijakan ini juga dirancang untuk mempersingkat waktu respons terhadap potensi KLB di suatu wilayah, sekaligus menekan risiko penularan, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tempat berkumpulnya pasien dari berbagai latar belakang.
Kemenkes mengimbau seluruh pihak, mulai dari pengelola fasilitas kesehatan hingga tenaga medis di lapangan, untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Komitmen bersama dalam melaporkan dan menangani kasus campak secara cepat dinilai menjadi kunci utama dalam upaya melindungi masyarakat dari penyakit yang sangat menular ini.
**Sumber: Tempo**
