FolksInsight.com - Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings baru saja mengeluarkan sinyal kewaspadaan terhadap ekonomi Indonesia. Meskipun masih mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level BBB atau investment grade, Fitch secara mengejutkan merevisi prospek (outlook) peringkat tersebut dari stabil menjadi negatif. Langkah ini menjadi indikasi meningkatnya risiko yang dihadapi ekonomi nasional ke depannya.

Dalam laporan terbarunya, Fitch Ratings menjelaskan bahwa perubahan outlook menjadi negatif ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap arah kebijakan ekonomi di dalam negeri. Lembaga tersebut menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta potensi tergerusnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia. Kondisi ini dinilai dapat menjadi bumerang yang melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menggerus sentimen investor, dan menekan ketahanan eksternal negara.

Meskipun Fitch masih memperkirakan pemerintah akan berupaya mempertahankan kebijakan yang prudent, termasuk kepatuhan pada batas defisit fiskal 3 persen terhadap PDB, namun ada kekhawatiran besar. Fokus pemerintah pada target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta peningkatan belanja sosial, seperti program unggulan makan bergizi gratis (MBG), dinilai berisiko melonggarkan disiplin fiskal dan moneter.

"Pelonggaran yang signifikan terhadap kerangka fiskal yang telah lama berlaku, termasuk batas defisit 3 persen, kemungkinan akan melemahkan kredibilitas kebijakan serta kemampuan pemerintah membiayai defisit fiskal yang lebih tinggi tanpa dukungan dari bank sentral," tulis Fitch dalam laporannya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa setiap upaya untuk mengubah aturan fiskal demi mengejar pertumbuhan akan dipandang negatif oleh pasar.

Dari sisi anggaran, Fitch memproyeksikan defisit anggaran tahun 2026 akan berada di angka 2,9 persen terhadap PDB. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah yang sebesar 2,7 persen. Tekanan belanja disebut meningkat, salah satunya dari program MBG yang nilai totalnya diperkirakan mencapai 1,3 persen dari PDB.

Masalah lain yang turut disorot adalah lemahnya penerimaan negara. Fitch Ratings mencatat rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB diperkirakan hanya mencapai 13,3 persen pada periode 2026-2027. Capaian ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan median negara-negara peers yang memiliki peringkat 'BBB' yaitu sebesar 25,5 persen. Pelemahan pendapatan ini terjadi akibat penerimaan pajak yang lesu, pembatalan rencana kenaikan tarif PPN, serta pengalihan dividen BUMN ke Danantara.

Lembaga pemeringkat ini juga menyoroti potensi risiko yang muncul dari investasi di luar anggaran melalui sovereign wealth fund (SWF) Danantara. Rencana Danantara untuk menggelontorkan dana hingga US$ 26 miliar atau sekitar 1,7 persen PDB tahun ini dinilai dapat mengurangi transparansi fiskal. Perluasan mandat ke aktivitas kuasi-fiskal berbasis utang berpotensi meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi yang harus ditanggung pemerintah di masa mendatang.

Dari eksternal, Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan akan melebar menjadi 0,8 persen dari PDB pada tahun 2026. Pelemahan ekspor bersih menjadi penyebab utamanya. Di tengah sentimen investor yang kian rapuh, risiko arus keluar modal (capital outflow) dinilai akan tetap tinggi. Revisi outlook ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitas kebijakan di tengah upaya mengejar pertumbuhan.