FolksInsight.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah hingga saat ini belum memiliki rencana untuk melakukan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun harga minyak dunia mulai menunjukkan gejolak akibat meningkatnya ketegangan geopolitik global. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih akan mempertahankan kebijakan yang ada sembari terus memantau pergerakan harga minyak mentah di pasar internasional.
Menurut penjelasan Purbaya, harga minyak mentah dunia saat ini masih bergerak di kisaran US$74 per barel. Angka ini hanya mengalami kenaikan sekitar US$4 dibandingkan dengan asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 yang dipatok di level US$70 per barel. Dengan selisih yang masih relatif kecil ini, pemerintah menilai belum ada urgensi untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan penyaluran BBM bersubsidi.
"Masih terlalu dini dari harga minyak baru US$74. Even untuk mengambil tindakan saja masih terlalu cepat, baru meleset US$4 dari US$70 ini," tutur Purbaya dalam keterangannya.
Purbaya menambahkan bahwa fluktuasi harga minyak yang terjadi saat ini belum cukup kuat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk mengubah kebijakan energi dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia secara cermat, namun untuk saat ini masyarakat tidak perlu khawatir karena pasokan BBM bersubsidi tetap berjalan normal.
Kondisi ini berbeda dengan sejumlah negara di kawasan Asia yang mulai mengambil langkah-langkah antisipatif menghadapi tekanan harga minyak global. Masing-masing negara menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi domestik dan tingkat kerentanan terhadap fluktuasi harga energi.
Di Korea Selatan, pemerintah telah mendorong kampanye hemat energi berskala nasional. Langkah konkret yang diambil antara lain membatasi penggunaan kendaraan operasional di berbagai instansi publik sebagai upaya mengurangi konsumsi BBM.
BACA JUGA:
Sementara itu, Jepang memilih pendekatan yang berbeda dengan mulai melepas cadangan minyak strategis nasional. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik di tengah ketidakpastian pasokan global.
China, sebagai salah satu konsumen energi terbesar di dunia, mengambil langkah intervensi langsung dengan mengendalikan harga BBM di pasar domestik. Langkah ini bertujuan untuk menahan dampak lonjakan harga global agar tidak sepenuhnya terbebankan kepada masyarakat.
Di kawasan Asia Selatan, Pakistan menerapkan kebijakan yang lebih masif dengan menginstruksikan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH), menutup sementara sekolah, serta memangkas alokasi BBM untuk instansi pemerintah. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap tekanan harga energi yang cukup signifikan.
Negara tetangga seperti Thailand juga tidak tinggal diam. Pemerintah Thailand mendorong penghematan energi melalui pembatasan penggunaan pendingin ruangan di gedung-gedung pemerintahan serta mengubah pola kerja pegawai negeri untuk mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan.
Berbagai langkah penghematan dan intervensi energi yang dilakukan negara-negara Asia tersebut muncul di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global. Situasi ini diperparah dengan tersendatnya distribusi energi di sejumlah kawasan strategis yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dunia.
Meski tekanan harga minyak global mulai terasa, pemerintah Indonesia memilih untuk tetap konsisten dengan kebijakan yang ada. Purbaya menegaskan bahwa evaluasi kebijakan akan dilakukan secara bertahap dan hanya jika kondisi harga minyak menunjukkan pergerakan yang signifikan dan berkelanjutan.
**Sumber: CNN**
