FolksInsight.com - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi merumuskan langkah-langkah penghematan energi sebagai respons terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak dunia yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Tiga fokus utama yang akan diterapkan adalah pembatasan penggunaan BBM, pengaturan penggunaan listrik di lingkungan gedung DPR, serta pengetatan aturan perjalanan dinas.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa kebijakan penghematan ini disusun sebagai bentuk kontribusi lembaga legislatif terhadap stabilitas fiskal nasional di tengah ancaman krisis global. Penghematan paling signifikan ditargetkan dari pembatasan penggunaan kendaraan dinas yang mencapai Rp1,5 miliar dalam setahun.
"Setjen DPR menargetkan penghematan sekitar Rp1,5 miliar dalam satu tahun dari kebijakan ini diterapkan," ujar Indra dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan melalui laman resmi DPR pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Pembatasan penggunaan BBM ini akan berlaku bagi pejabat eselon I hingga III yang menggunakan kendaraan dinas. Untuk memastikan efektivitas kebijakan, ke depan akan diterapkan sistem pengendalian BBM berbasis Radio Frequency Identification (RFID). Teknologi ini memungkinkan identifikasi dan pemantauan distribusi BBM secara real time melalui label yang dipasang pada kendaraan.
Selain pembatasan kendaraan dinas, Indra juga membuka peluang penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH) khusus pada hari Jumat. Langkah ini dinilai memiliki potensi efisiensi yang cukup besar karena bus jemputan pegawai tidak perlu beroperasi pada hari tersebut.
"Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan pegawai tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar," kata Indra.
Untuk penghematan listrik, Kompleks DPR akan memberlakukan pemadaman listrik secara terjadwal mulai pukul 18.00 WIB. Indra menjelaskan bahwa langkah ini diambil mengingat hanya sedikit pekerja yang berada di gedung pada malam hari. Pemadaman terprogram ini akan berdampak pada operasional gedung secara keseluruhan, termasuk penggunaan lift dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
BACA JUGA:
Selanjutnya, Sekretariat Jenderal DPR akan melakukan seleksi ketat terhadap perjalanan dinas pegawai. Perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi atau dialihkan ke format pertemuan virtual.
"Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan rancangan undang-undang atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi," tegas Indra.
Indra mengungkapkan bahwa kebijakan penghematan ini telah dibahas sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma bersama dengan Biro Umum Setjen DPR. Rencananya, kebijakan ini akan mulai diimplementasikan setelah libur Lebaran hingga akhir tahun anggaran 2026.
Ke depan, kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala dengan kemungkinan adanya efisiensi tambahan. Indra memastikan bahwa langkah penghematan yang diambil tidak akan mengganggu pelayanan Sekretariat Jenderal terhadap pimpinan dan anggota dewan.
Ia menyadari bahwa dinamika rapat DPR berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat yang tidak dapat dibatasi secara kaku. "Rapat-rapat dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami," kata Indra.
Kebijakan penghematan ini merupakan respons lembaga negara terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna dua pekan lalu. Presiden Prabowo mengutarakan keinginannya untuk berhemat menghadapi potensi krisis akibat perang di Asia Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan contoh negara lain yang telah melakukan langkah serupa, seperti Pakistan. Negara tersebut disebut melakukan penghematan dengan skala yang lebih besar karena menganggap krisis global ini setara dengan pandemi Covid-19.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan," ujar Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026.
Sumber: Tempo
