NASIONAL
Peristiwa
Bergema di DPR, Massa Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace
Tim Redaksi
06 Mar 2026 22:11
1,784 kali
Gambar Ilustrasi
"Kami pertimbangkan dan mungkin dalam waktu dekat konsolidasi untuk mendesak parlemen agar meratifikasi kebijakan-kebijakan dan perjanjian dengan AS bisa dilakukan," kata Al Araf di tengah aksinya .
FolksInsight.com - Ribuan massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Weekend Melawan" di depan kompleks Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, pada Jumat, 6 Maret 2026. Dalam orasinya, mereka melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto, menyerukan yel "Prabowo penakut" dan mendesak pemerintah segera menarik diri dari keanggotaan forum Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Koalisi yang terdiri dari 98 lembaga swadaya masyarakat dan puluhan akademisi ini menilai bahwa kebijakan luar negeri yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran telah menyimpang dari prinsip politik bebas aktif yang diamanatkan konstitusi. Perwakilan koalisi, Al Araf dari Centra Initiative, menyampaikan bahwa rencana konsolidasi dengan parlemen akan segera dilakukan untuk mendesak DPR meratifikasi ulang berbagai kebijakan dan perjanjian dengan Amerika Serikat yang dinilai merugikan .
"Kami pertimbangkan dan mungkin dalam waktu dekat konsolidasi untuk mendesak parlemen agar meratifikasi kebijakan-kebijakan dan perjanjian dengan AS bisa dilakukan," kata Al Araf di tengah aksinya .
Menurut Al Araf, posisi Indonesia saat ini sangat tidak menguntungkan akibat sejumlah kebijakan yang diteken Prabowo bersama Presiden AS Donald Trump. Dalam aspek ekonomi, Indonesia dihimpit oleh kebijakan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Sementara dalam aspek politik luar negeri, posisi Indonesia tertekan setelah menyatakan bergabung dengan BoP .
"Ini berpotensi menyebabkan pembangunan ekonomi kita ke depan sulit tercapai, termasuk dalam memastikan kemerdekaan Palestina," ujar Ketua Badan Centra Initiative itu .
Seruan "Prabowo penakut" bergema saat para orator menyampaikan kritik terhadap sikap kepala negara yang dinilai apatis terhadap tindakan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan AS bersama sekutunya, Israel. Dalam konteks serangan militer AS-Israel ke Iran, massa menilai Indonesia kehilangan taji sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif .
Alih-alih mengecam atau mengutuk serangan yang menyebabkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, Prabowo justru dinilai diam dan lamban dalam menyampaikan belasungkawa .
"Karena itu kami serukan Prabowo penakut, Prabowo tidak berani untuk membela bangsa ini secara lebih baik," ucap Al Araf menjelaskan .
Peneliti Imparsial, Wira Dika Orizha Piliang, yang turut hadir dalam aksi tersebut menambahkan bahwa sikap Prabowo terhadap kebijakan luar negeri AS justru menunjukkan ketundukan, misalnya dalam penetapan tarif dan negosiasi-negosiasi yang jelas merugikan Indonesia. Puncaknya, alih-alih menolak perjanjian yang berat sebelah, Prabowo justru mengikuti keinginan Trump, termasuk menandatangani ART, bergabung dengan BoP, dan menyetujui pengiriman prajurit TNI dalam misi ISF .
Para demonstran menilai bahwa BoP yang dibentuk AS sebagai sarana perdamaian di tanah Palestina telah berubah menjadi "Board of War" setelah AS justru menginisiasi serangan kepada Iran . Mereka mendesak Indonesia keluar dari forum tersebut dan kembali memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur yang lebih legitimate seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan PBB .
Di tengah derasnya kritik, Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan lebih dari 160 ulama di Istana Kepresidenan pada Kamis malam, 5 Maret 2026, menegaskan kembali kesiapannya menarik Indonesia dari BoP jika forum tersebut menyimpang dari tujuan mendukung kemerdekaan Palestina . Wakil Ketua MUI, Cholil Nafis, menyampaikan bahwa Presiden menegaskan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina adalah inti dari keputusan Indonesia bergabung dengan BoP .
"Tentang BoP, presiden bertekad mengarahkannya pada kemerdekaan Palestina. Ia siap menarik diri jika dewan gagal memperjuangkan tujuan ini," tegas Cholil .
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menyatakan bahwa pemerintah menghargai berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat dan tidak anti terhadap kritik. Pemerintah menilai BoP sebagai forum strategis untuk membuka jalan dialog dan perundingan menuju penyelesaian konflik Palestina .