FolksInsight.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengumumkan larangan bagi anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki dan mengakses akun di berbagai platform media sosial serta layanan digital berisiko tinggi lainnya. Kebijakan pionir ini akan mulai diberlakukan secara bertahap pada 28 Maret 2026, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pertama di luar blok Barat yang menerapkan pembatasan ketat akses digital berdasarkan usia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat, 6 Maret 2026, menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman di ruang digital terhadap generasi muda. "Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai seluruh platform menjalankan kewajiban mematuhi kepatuhannya," ujar Meutya.

Kebijakan larangan ini merupakan implementasi dari aturan turunan yang baru saja diterbitkan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang lebih dikenal dengan sebutan PP Tunas. Regulasi ini dirancang khusus untuk memperkuat benteng perlindungan bagi anak-anak Indonesia dari dampak negatif perkembangan teknologi.

Meutya menjelaskan bahwa penetapan batas usia 16 tahun bukan tanpa alasan. Rentang usia tersebut dinilai sebagai masa transisi krusial di mana anak-anak mulai lebih rentan terhadap berbagai pengaruh buruk di dunia maya. "Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring," jelas mantan wartawan itu.

Pemerintah mengidentifikasi setidaknya empat ancaman utama yang mengintai anak-anak di jagat digital. Mulai dari paparan konten pornografi yang merusak mental, aksi perundungan siber (cyberbullying) yang dapat memicu trauma, maraknya penipuan online yang merugikan secara materi, hingga ancaman paling krusial yaitu adiksi atau kecanduan gadget dan media sosial. "Anak-anak menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, hingga yang paling utama adalah adiksi," tegas Meutya.

Dengan penerapan aturan ini, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara non-Barat pertama yang memberlakukan pembatasan akses anak ke platform digital berdasarkan usia. Langkah ini sekaligus menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah negara maju yang lebih dulu menerapkan regulasi serupa untuk melindungi warganya yang masih di bawah umur.

Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan resistensi dan ketidaknyamanan, baik bagi anak-anak yang terbiasa berselancar di media sosial maupun para orang tua yang mungkin selama ini mengandalkan gawai sebagai sarana pengalihan perhatian anak. Namun, Meutya menegaskan bahwa langkah ini merupakan sebuah keniscayaan di tengah kondisi darurat perlindungan anak di era digital.

"Kami memahami akan ada ketidaknyamanan. Tapi ini adalah langkah penting dan darurat yang harus kita ambil bersama demi masa depan anak-anak kita," pungkasnya. Pemerintah berjanji akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar proses transisi kebijakan ini dapat berjalan lancar dan efektif demi mewujudkan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi generasi penerus bangsa.