FolksInsight.com - Menteri Perhubungan (Menhub) menanggapi desakan mundur Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Muhammad Masyhud yang disuarakan Anggota Komisi V DPR RI dalam rapat kerja, Kamis (20/8/2026). Desakan tersebut muncul menyusul meningkatnya jumlah kecelakaan kapal di perairan Indonesia yang menyebabkan banyak korban jiwa.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Menhub Dudy diminta bertanggung jawab atas kinerja jajarannya, khususnya Dirjen Hubla, setelah tercatat sebanyak 601 kecelakaan kapal sejak beberapa tahun terakhir. Empat kasus utama yang menjadi sorotan adalah kecelakaan KMP Mutiara Sentosa II, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. DPR menilai langkah evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang.
Menhub Dudy merespons dengan menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi yang disampaikan DPR, termasuk mengevaluasi kinerja Dirjen Hubla. Menhub berjanji akan memperketat pengawasan dan meningkatkan standar keselamatan kapal, baik penumpang maupun barang, demi mencegah korban jiwa ke depannya.
Kasus-kasus kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik, terutama karena menelan banyak korban jiwa. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki regulasi dan pengawasan di sektor transportasi laut. Evaluasi total yang dijanjikan Menhub akan menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan pelayaran nasional.
Sumber: CNN Indonesia
Link Berita: CNN Indonesia
