FolksInsight.com - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr secara resmi mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional pada Selasa (24/3/2026) sebagai respons langsung terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam ketahanan pasokan energi negaranya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dampak dari perang antara AS-Israel melawan Iran yang telah memicu gejolak harga minyak global.
Dalam perintah eksekutif yang disampaikan kepada media, Marcos menyatakan bahwa konflik tersebut telah menciptakan ketidakpastian yang tinggi di pasar energi global, menyebabkan gangguan rantai pasokan yang parah, serta memicu volatilitas dan tekanan signifikan terhadap harga minyak internasional. Kondisi ini dinilai telah menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan energi Filipina.
"Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah...untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan pasokan energi global dan perekonomian dalam negeri," ujar Marcos.
Deklarasi yang akan berlaku selama satu tahun ini memberikan wewenang khusus kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi secara lebih fleksibel guna memastikan pasokan yang tepat waktu dan mencukupi. Jika diperlukan, pemerintah juga diizinkan untuk membayar sebagian dari jumlah kontrak di muka.
BACA JUGA:
Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, dalam konferensi pers yang sama mengungkapkan bahwa saat ini negara tersebut masih memiliki pasokan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi yang ada. Pemerintah tengah berupaya untuk mendapatkan tambahan 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar kawasan Asia Tenggara guna membangun cadangan penyangga (buffer stock). Namun, ia mengakui bahwa putaran pesanan berikutnya kemungkinan akan dihadapkan pada ketidakpastian.
Selain energi, Marcos juga mengarahkan kementerian keuangan yang berkoordinasi dengan bank sentral Filipina untuk secara ketat memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap nilai tukar peso Filipina, termasuk risiko depresiasi yang dapat mempengaruhi pengiriman uang dari luar negeri.
Menjelang dikeluarkannya perintah eksekutif ini, sejumlah senator yang melakukan penyelidikan atas kesiapan pemerintah mengkritik kurangnya respons yang terpadu dan terkoordinasi terhadap lonjakan harga minyak. Menteri perencanaan ekonomi memperingatkan bahwa tekanan harga ini berpotensi memicu inflasi ke tingkat yang tidak terlihat dalam beberapa tahun terakhir serta melemahkan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, pekerja transportasi, komuter, dan kelompok konsumen di Filipina telah merencanakan aksi mogok kerja selama dua hari mulai Kamis mendatang. Mereka memprotes kenaikan harga bahan bakar dan menilai pemerintahan Marcos dinilai lamban dalam mengambil tindakan yang diperlukan.
**Sumber:** Republika
