FolksInsight.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan ini disampaikan menyusul putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti yang absah dan meyakinkan atas ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS, Mulyanto, menegaskan bahwa DPR perlu menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Senada dengan itu, Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian, menyatakan bahwa putusan MK telah menjadi perhatian masyarakat luas sehingga DPR dapat mencermati dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memperkuat etika dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bukan Sekadar Administrasi: Sekretariat DPRD DKI Terapkan Manajemen Risiko hingga Level Eselon IV, Target Kinerja 2026
Siap Ikuti Pemerintah Pusat! Gubernur Pramono Pastikan WFH Siap Diterapkan di Jakarta Pasca Lebaran
Tanggul Jebol, Banjir Parigi Moutong Rendam 90 Rumah dan Putus Jalan Trans Sulawesi
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden, sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Meski demikian, sejumlah fraksi di parlemen dikabarkan tengah berkomunikasi untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan menggulirkan hak angket sebagai tindak lanjut putusan tersebut. Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, menilai keputusan MK itu berani dan jujur sehingga menjadi fakta hukum yang kuat bahwa tidak ditemukan ijazah setara SMA.
Sumber: CNN Indonesia
Link Berita: CNN Indonesia
