FolksInsight.com - Keputusan kontroversial OpenAI menjalin kerja sama dengan militer Amerika Serikat berbuntut panjang. Kini, perusahaan pengembang ChatGPT tersebut harus menghadapi gelombang boikot massal dari para penggunanya. Gerakan yang menamakan diri QuitGPT ini mendorong publik untuk meninggalkan layanan chatbot populer tersebut sebagai bentuk protes.
Seruan boikot dipicu oleh pengumuman CEO OpenAI, Sam Altman, mengenai kesepakatan strategis dengan Departemen Pertahanan AS (Pentagon). Berdasarkan kesepakatan tersebut, model kecerdasan buatan (AI) milik OpenAI akan ditempatkan dalam jaringan militer rahasia pemerintah AS. Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari komunitas pengguna yang khawatir teknologi AI digunakan untuk tujuan militer dan berpotensi melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
Tak main-main, gerakan boikot ini telah mengumpulkan dukungan lebih dari 1,5 juta orang. Aksi protes dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pembatalan langganan ChatGPT secara massal, penyebaran pesan kampanye di media sosial, hingga pendaftaran dukungan melalui situs resmi quitgpt.org.
Kontroversi ini sebenarnya bermula dari kebuntuan negosiasi antara perusahaan AI pesaing, Anthropic, dengan Departemen Pertahanan AS. Pada 27 Februari 2026, CEO Anthropic Dario Amodei mengumumkan bahwa perusahaannya tidak dapat menyetujui permintaan Pentagon yang menginginkan akses tanpa batas ke sistem AI mereka.
"Dalam sejumlah kasus terbatas, kami percaya AI dapat merusak, alih-alih membela, nilai-nilai demokrasi. Beberapa penggunaan juga berada di luar batas kemampuan teknologi saat ini yang dapat dilakukan dengan aman dan andal," ujar Amodei seperti dilansir dari Euronews, Kamis (5/3/2026).
BACA JUGA:
Anthropic, pengembang chatbot Claude, diketahui menjadi satu-satunya perusahaan AI besar yang hingga kini belum menyediakan teknologinya untuk jaringan internal militer AS yang baru. Penolakan ini tentu membawa risiko besar. Menurut laporan yang beredar, perusahaan tersebut menghadapi tenggat waktu dari Departemen Pertahanan untuk melonggarkan pembatasan etika pada sistemnya. Jika tetap pada pendiriannya, Anthropic berisiko kehilangan kontrak senilai 200 juta dolar AS yang diberikan pada Juli lalu untuk mengembangkan prototipe kemampuan AI canggih guna mendukung keamanan nasional AS.
Sikap tegas Anthropic ini berbanding terbalik dengan langkah OpenAI yang justru menerima tawaran kerja sama militer tersebut. Perbedaan sikap kedua raksasa AI inilah yang kemudian memicu perdebatan sengit di kalangan publik dan praktisi teknologi.
Para penggiat boikot menilai bahwa kerja sama OpenAI dengan militer AS merupakan pengkhianatan terhadap misi awal pengembangan AI yang seharusnya bermanfaat bagi kemanusiaan. Mereka khawatir teknologi ini akan digunakan untuk operasi militer, pengawasan, atau bahkan pengembangan senjata otonom yang dapat menimbulkan korban jiwa.
Di sisi lain, OpenAI tampaknya mengambil risiko dengan langkah ini. Kontrak militer senilai miliaran dolar menjadi daya tarik yang sulit ditolak di tengah persaingan ketat industri AI global. Namun, keputusan ini jelas mengorbankan reputasi perusahaan di mata pengguna awam yang selama ini menikmati layanan gratis ChatGPT.
Hingga berita ini diturunkan, OpenAI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait gelombang boikot yang tengah berlangsung. Belum diketahui apakah protes massal ini akan memengaruhi kebijakan perusahaan ke depannya.
Yang jelas, kasus ini menjadi titik balik penting dalam diskusi etika pengembangan AI. Pertanyaan besar kini menggantung: sejauh mana batasan penggunaan teknologi AI untuk kepentingan militer, dan apakah kepentingan bisnis akan selalu mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan?
