FolksInsight.com - Pemerintah secara tegas memutuskan untuk mempertahankan sistem pembelajaran tatap muka (luring) bagi para siswa di tengah tekanan krisis global yang tengah melanda. Keputusan ini menepis isu mengenai kemungkinan diberlakukannya kembali pembelajaran jarak jauh atau daring yang sempat menjadi bahan diskusi di lingkungan kementerian terkait.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengungkapkan bahwa pembelajaran tatap muka menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Penegasan ini disampaikan dalam arahan internal kepada jajaran deputi bidang kesehatan dan pendidikan di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Senin, 23 Maret 2026. Menurut Pratikno, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, kualitas pendidikan harus tetap dijaga dan sektor pendidikan wajib berjalan secara optimal.

Sependapat dengan arahan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, turut memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk mengembalikan sistem pembelajaran daring bagi siswa. Dengan demikian, proses belajar mengajar bagi jenjang sekolah dasar hingga menengah akan berlangsung secara normal dan penuh, yaitu dengan sistem tatap muka selama lima hari dalam satu pekan.

Keputusan ini diambil di tengah berbagai pertimbangan pemerintah yang sebelumnya sempat mengarah pada efisiensi energi. Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan juga mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak krisis global. Namun, untuk sektor pendidikan, pemerintah memilih jalur yang berbeda dengan tetap mempertahankan interaksi fisik di sekolah.

Pratikno menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, menjadi alasan utama mengapa pembelajaran luring dipertahankan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin proses pembelajaran justru menimbulkan learning loss, yaitu kondisi hilangnya pengetahuan dan keterampilan akademik akibat adanya jeda atau perubahan metode belajar yang tidak efektif. Istilah ini merujuk pada kemunduran proses akademik siswa karena faktor tertentu, yang dikhawatirkan akan terjadi jika pembelajaran daring diterapkan secara masif kembali.

Lebih lanjut, Pratikno mengakui bahwa sebelumnya sempat ada diskusi mengenai kemungkinan penerapan metode hybrid atau kombinasi antara daring dan luring. Namun, setelah melalui pembicaraan lintas kementerian, seluruh pihak menyepakati bahwa saat ini tidak terdapat urgensi atau kebutuhan mendesak yang mengharuskan pembelajaran daring diterapkan bagi para siswa.

"Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, sekolah rakyat, dan sekolah unggul garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum," ujar Pratikno dalam arahannya. Pernyataan ini mempertegas komitmen pemerintah untuk tidak mengorbankan efektivitas belajar meskipun harus menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan gejolak ekonomi global.

Dengan keputusan ini, seluruh satuan pendidikan diharapkan dapat terus menjalankan aktivitas belajar mengajar secara normal. Pemerintah juga mengimbau pihak sekolah untuk tetap menjaga protokol kesehatan serta memastikan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh siswa, mengingat interaksi fisik yang intensif kembali berlangsung setiap hari.

**Sumber: Tempo**