FolksInsight.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerima tambahan anggaran sebesar Rp28 triliun untuk mendukung peralihan status guru PPPK dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Dana tersebut dialokasikan guna membiayai kebutuhan gaji dan tunjangan para guru yang beralih status. Hingga saat ini, jumlah guru PPPK penuh waktu tercatat mencapai 995.245 orang, sementara guru PPPK paruh waktu sebanyak 231.246 orang.
Tambahan anggaran ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan alokasi Rp31 triliun untuk pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta rencana seleksi CPNS. Sementara itu, dalam RAPBN 2027, anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun masih dipangkas Rp240 triliun untuk program MBG, dan Kemendikdasmen memperoleh Rp61,1 triliun dengan Rp14,09 triliun di antaranya untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa PPPK penuh waktu yang lulus seleksi dan diangkat menjadi PNS akan ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia sesuai kewenangan pemerintah pusat. Distribusi melalui pusat dinilai lebih memungkinkan dibandingkan melalui daerah yang dianggap cukup rumit. Namun, mekanisme peralihan status guru PPPK dari daerah ke pusat masih menjadi pertanyaan bagi sejumlah pihak, termasuk Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mempertanyakan detail dan prosesnya.
Peralihan tanpa tes dijadwalkan mulai Januari 2027. Data dari Kementerian PAN-RB menunjukkan proyeksi kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 orang untuk berbagai tingkatan, madrasah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda. Dengan tambahan anggaran ini, diharapkan proses peralihan status guru PPPK dapat berjalan lancar dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Sumber: CNN Indonesia
Link Berita: CNN Indonesia
