FolksInsight.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Ia menegaskan tidak akan segan-segan menutup paksa setiap SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, tanpa memandang siapa pemilik atau pengelolanya. Pernyataan tegas ini disampaikan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh menyusul insiden keracunan makanan bergizi (MBG) yang menimpa sejumlah siswa di Berastagi, Sumatera Utara, pada Senin, 17 Agustus 2026.
Insiden yang mengguncang publik tersebut menjadi pemicu utama dilakukannya audit besar-besaran terhadap seluruh unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Sudaryono menekankan bahwa persoalan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. "Tak peduli SPPG itu punya siapa, kalau tidak sesuai standar, maka saya tutup. Ini bukan soal siapa yang mengelola, melainkan soal keselamatan anak-anak bangsa," tegasnya dalam keterangan resmi yang dirilis pihak BGN.
Peristiwa keracunan yang terjadi di Berastagi bermula ketika puluhan siswa mengeluhkan gejala mual, pusing, dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG yang disediakan oleh SPPG setempat. Korban segera dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun peristiwa tersebut menjadi alarm besar bagi BGN untuk segera membenahi tata kelola distribusi dan pengolahan makanan di lapangan.
Dalam evaluasi awal yang dilakukan tim investigasi BGN, ditemukan beberapa dugaan pelanggaran prosedur, antara lain terkait kebersihan dapur produksi, kualitas bahan baku, serta proses pengangkutan makanan yang tidak sesuai dengan standar higienis. Temuan-temuan ini, lanjut Sudaryono, akan menjadi dasar bagi BGN untuk memberikan sanksi tegas, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan izin dan penutupan permanen SPPG yang bersangkutan.
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan tim pengawas independen ke seluruh provinsi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah kelalaian yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat program MBG. "Kami tidak akan mentolerir adanya kelalaian. Setiap SPPG harus memiliki sertifikat laik higiene dan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang ketat," ujarnya.
Selain penindakan tegas, BGN juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di setiap SPPG melalui pelatihan intensif tentang gizi, higiene, dan sanitasi. Kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan setempat juga akan diperkuat untuk melakukan pengujian sampel makanan secara acak setiap minggunya. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Sementara itu, sejumlah pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil oleh BGN. Mereka menilai bahwa respons yang sigap dan transparan dari pemerintah merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional ini. Publik pun berharap agar BGN tidak hanya berhenti pada sanksi, tetapi juga terus melakukan pemantauan berkelanjutan agar kualitas gizi anak Indonesia tetap terjaga.
Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyedia makanan, pengelola SPPG, hingga pemerintah daerah, dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ke depan, BGN berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem demi mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat dan cerdas.
Sumber: CNN Indonesia
