00:00:00
-
-
Hukum

Ketika Hukum Menjadi Spektakel: Masyarakat Menonton, Keadilan Menunggu

Ketika Hukum Menjadi Spektakel: Masyarakat Menonton, Keadilan Menunggu

Kita menyaksikan ironi besar: ketika tekanan media sosial dapat mengarahkan persepsi publik lebih cepat daripada putusan pengadilan.

FolksInsight.com — Di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi digital, hukum yang seharusnya menjadi tiang penegak keadilan kini kerap terjebak dalam pusaran opini publik. Ruang sidang berubah menjadi panggung drama, para terdakwa menjadi tokoh utama, sementara masyarakat—berada di bangku penonton—bertepuk tangan atau mencibir berdasarkan potongan video berdurasi 30 detik. Fenomena ini mencemaskan, sebab proses hukum yang idealnya berlandaskan fakta, bukti, dan asas praduga tak bersalah, justru semakin sering ditentukan oleh persepsi. Kita menyaksikan ironi besar: ketika tekanan media sosial dapat mengarahkan persepsi publik lebih cepat daripada putusan pengadilan. Di satu sisi, keterbukaan informasi adalah pilar demokrasi. Namun, ketika narasi terbentuk lebih cepat daripada proses pembuktian, yang kita hadapi bukan lagi penegakan hukum, melainkan penegakan opini. Dalam banyak kasus, ketidakpastian hukum justru hadir dari institusi yang semestinya memberikan kepastian. Perkara besar diproses lambat, sementara kasus sepele kadang berjalan tanpa kompromi. Publik pun bertanya-tanya: Apakah hukum bekerja berdasarkan keadilan, ataukah berdasarkan skala pengaruh? Lebih jauh, dominasi wewenang tanpa mekanisme kontrol yang kuat berpotensi melahirkan impunitas. Ketika aparat penegak hukum tidak dapat dikritisi, sementara masyarakat semakin vokal menuntut transparansi, jarak antara institusi hukum dan publik kian melebar. Situasi ini mengancam legitimasi hukum itu sendiri. Kolom hukum ini hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi tontonan. Ia harus kembali ke prinsip dasarnya—kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tanpa itu, hukum hanya menjadi deklarasi formal tanpa makna substantif. Dalam era digital ini, pengawasan publik harus dimaknai sebagai ajakan memperbaiki sistem, bukan sebagai tekanan untuk menyimpang dari prosedur. Reformasi hukum tidak boleh berhenti pada jargon. Ia harus diwujudkan melalui transparansi proses, profesionalisme aparat, dan keberanian lembaga peradilan untuk menegakkan hukum meski tanpa sorotan kamera. Keadilan bukan pertunjukan. Ia adalah hak setiap warga negara—bukan sekadar bahan perbincangan viral. Redaksi mengajak pembaca untuk tidak sekadar menjadi konsumen isu hukum, tetapi juga pengawal akal sehat dalam setiap gelombang opini. Redaksi FolksInsight – Kolom Hukum "Membaca Fakta, Menjaga Logika, Mengawal Keadilan."
#hukum #adil #medsos

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait.